Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melakukan audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membahas integrasi kebijakan lingkungan hidup dalam konteks pertahanan negara, khususnya terkait pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Selasa 7 Oktober 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dr. Hariani Samal, S.Hut., M.Si., selaku Direktur Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, KLH/BPLH beserta jajaran, serta perwakilan Deputi Geoekonomi DPN yang dipimpin oleh Tribudi Harioko, S.H., M.H., didampingi oleh Brigjen TNI Haryanta Sembiring dan Kolonel Laut Robert Titanto di Kantor Kementerian LH Gedung Menara Selatan Plaza Kuningan, Jl. HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan itu, DPN menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan bagian integral dari pertahanan non-militer. “Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa,” ujar Tribudi Harioko.
KLHK menyambut baik inisiatif DPN dan menyampaikan komitmen untuk memberikan dukungan data, analisis ekoregion, serta panduan kebijakan yang relevan. Pihak KLHK juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan kelestarian lingkungan, terutama terkait dengan krisis air bersih, pengelolaan limbah, serta abrasi pantai di wilayah kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim.
Kedua pihak sepakat bahwa pengembangan KEK Mandalika harus menjadi role model ekowisata nasional yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.
