Kedeputian Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melaksanakan rangkaian Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Sumatera Utara pada Rabu, 8 Juli 2026. Deputi Bidang Geoekonomi DPN, Dr. Yayat Ruyat, M.Eng., didampingi para Tenaga Ahli DPN melaksanakan audiensi dengan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Denas KEK), PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA), dan Pertamina NRE/PLTBg Pertamina di KEK Sei Mangkei, dilanjutkan dengan kunjungan ke PT Aice Sumatera Industry serta audiensi dengan Bah Lias Research Station.
Dalam audiensi di KEK Sei Mangkei, Tim KKDN Kedeputian Geoekonomi DPN memperoleh penjelasan mengenai perkembangan kawasan sebagai salah satu pusat hilirisasi industri kelapa sawit nasional. KEK Sei Mangkei dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong investasi, penguatan rantai nilai industri, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan konsep KEK Hijau yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan kebutuhan industri masa depan.

PT KINRA turut menyampaikan perkembangan pengelolaan kawasan, dukungan infrastruktur, konektivitas logistik, serta sejumlah isu strategis yang masih memerlukan dukungan lintas sektor, antara lain peningkatan aksesibilitas, pengelolaan limbah, penyediaan hunian tenaga kerja, keandalan pasokan listrik, serta penyesuaian kebijakan energi. DPN memandang berbagai masukan tersebut penting sebagai bahan pendalaman dalam mendorong sinkronisasi kebijakan dan percepatan penyelesaian hambatan pengembangan kawasan industri strategis.
Pada sesi bersama Pertamina NRE/PLTBg Pertamina, dibahas pemanfaatan energi baru terbarukan di KEK Sei Mangkei, termasuk pengembangan PLTBg berbasis limbah cair kelapa sawit dan PLTS sebagai bagian dari upaya mewujudkan kawasan industri hijau. Pemanfaatan energi bersih ini menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan energi, efisiensi pengelolaan limbah industri, serta peningkatan daya saing kawasan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke PT Aice Sumatera Industry dan audiensi dengan Bah Lias Research Station. Dalam audiensi tersebut, DPN memperoleh masukan mengenai pentingnya penguatan tata kelola perbenihan kelapa sawit, distribusi benih unggul, pendampingan petani, pengawasan bibit ilegal, serta peningkatan produktivitas perkebunan rakyat.

Seluruh rangkaian kegiatan ini menjadi bahan masukan strategis bagi DPN dalam menyusun rekomendasi kebijakan guna memperkuat hilirisasi sawit, ketahanan ekonomi, ketahanan energi, dan pembangunan nasional berkelanjutan.

