Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melalui Kedeputian Bidang Geoekonomi menerima audiensi Tim Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) Bank Indonesia di Ruang Rapat Kedeputian Geoekonomi, Lantai 3 Kantor DPN, Jakarta, Rabu (4/3). Kegiatan ini dipimpin oleh Dr. Yayat Ruyat, M.Eng. dan menjadi forum awal penguatan koordinasi strategis antara DPN dan Bank Indonesia dalam isu geoekonomi, stabilitas sektor keuangan, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro dan tim memaparkan arah kebijakan makroprudensial yang berfokus pada pencegahan risiko sistemik dan penguatan ketahanan sektor keuangan guna mendukung stabilitas perekonomian nasional. DKMP juga menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi global tahun 2026 diprakirakan menghadapi perlambatan dan ketidakpastian yang tinggi akibat ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, serta perlambatan pertumbuhan di negara maju, sehingga diperlukan kewaspadaan dan bauran kebijakan yang kuat untuk menjaga ketahanan ekonomi domestik.
Selain itu, BI menyampaikan prospek ekonomi Indonesia 2026 yang diprakirakan membaik, dengan inflasi tetap terjaga dan pertumbuhan kredit perbankan pada kisaran 8–12 persen, disertai stabilitas sistem keuangan yang tetap kuat. Namun demikian, BI menyoroti perlunya penguatan pemulihan UMKM dan daya beli rumah tangga kelas menengah-bawah, serta pentingnya sinergi kebijakan lintas otoritas untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Tim DKMP BI juga menekankan pentingnya bauran kebijakan yang pro-growth melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, termasuk penguatan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), percepatan transformasi digital, serta dukungan pada program prioritas nasional seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan dan energi, perumahan, dan transformasi digital. Dalam diskusi, BI menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan harus dijaga secara bersamaan, serta pencapaian target pertumbuhan memerlukan konsistensi kebijakan, inovasi, dan sinergi antarpihak.
