Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melaksanakan kunjungan kerja dan pendalaman terkait permasalahan ketahanan energi di wilayah Riau pada hari Senin, 4 Agustus 2025. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya DPN untuk mengidentifikasi tantangan dan merumuskan solusi strategis guna memperkuat ketahanan energi nasional. Dalam agenda ini, DPN secara khusus berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Riau, yang dinilai memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas sektor energi di tingkat daerah.
Tim DPN disambut langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum. beserta jajaran di markas Polda Riau. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Riau memaparkan secara komprehensif langkah-langkah yang telah diambil oleh Polda Riau terkait tata kelola energi. Paparan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan tindak pidana di sektor energi, tetapi juga menekankan upaya-upaya pencegahan yang proaktif.
"Kami menyadari bahwa ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga tata kelola yang bersih dan akuntabel," ujar Kapolda Riau. "Polda Riau tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi, penyelewengan distribusi, atau tindak pidana lain yang merugikan negara, tetapi juga melakukan tindakan pencegahan."
Beberapa langkah pencegahan yang dipaparkan antara lain adalah sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang regulasi tata kelola energi, patroli rutin di wilayah-wilayah rawan, serta koordinasi intensif dengan instansi terkait seperti Pertamina, BPH Migas, dan pemerintah daerah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana, sehingga tata kelola energi di Riau dapat berjalan sesuai koridor hukum dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Tim DPN mengapresiasi upaya Polda Riau yang dinilai sangat strategis dan holistik. Jenderal (Purn.) TNI Andika Perkasa, salah satu anggota DPN yang turut dalam kunjungan tersebut, menyatakan bahwa pendekatan yang dilakukan Polda Riau dapat menjadi model bagi daerah lain. "Pendekatan pencegahan yang kuat ini menunjukkan bahwa Polda Riau tidak hanya bereaksi terhadap kejahatan, tetapi juga proaktif dalam mencegahnya," kata Andika. "Ini sangat penting untuk memastikan ketahanan energi kita terjaga dari hulu hingga hilir."
Pendalaman ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan ketahanan energi, terutama yang berkaitan dengan tata kelola di tingkat daerah. Sinergi antara DPN dan Polda Riau menjadi bukti komitmen bersama untuk memastikan ketersediaan energi yang berkelanjutan, adil, dan terbebas dari praktik-praktik ilegal yang merugikan. Kunjungan kerja ini ditutup dengan diskusi interaktif dan peninjauan langsung ke beberapa lokasi yang terkait dengan tata kelola energi di Riau.
