Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026. Kehadiran Presiden pada forum strategis ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah sebagai kunci lompatan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Rakornas diawali dengan suasana penuh semangat ketika seluruh peserta menyanyikan lagu “Maju Tak Gentar” saat Presiden memasuki ruang pertemuan, dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada kesempatan tersebut, turut ditayangkan video bertajuk “Indonesia Berdikari” yang menggambarkan arah kebijakan, capaian, serta strategi nasional dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Dalam pengantar taklimatnya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat dan kebanggaannya dapat bertatap muka dengan jajaran pemerintahan dari seluruh Indonesia. Presiden mengapresiasi semangat para peserta dan menyatakan keyakinannya bahwa dengan tekad yang tulus, masa depan bangsa dapat dijaga dan diarahkan menuju keberhasilan.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 merupakan tindak lanjut arahan Presiden kepada Menteri Dalam Negeri. Mendagri Tito Karnavian dalam laporannya menyampaikan bahwa tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Kesamaan gerak dan langkah antara pusat dan daerah dinilai menjadi faktor penentu optimalisasi keberhasilan pembangunan. Rakornas ini diikuti oleh 4.011 peserta dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta forkopimda di seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kepemimpinan adalah bentuk pengabdian, bukan sarana untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Rakyat Indonesia, menurut Presiden, mendambakan pemimpin yang adil, jujur, dan sepenuhnya bekerja untuk kepentingan bangsa. Indonesia dibangun atas pengorbanan besar rakyat, sehingga setiap pemimpin memiliki kewajiban moral untuk mengabdi dan membuktikan komitmen tersebut melalui kerja nyata.
Presiden juga mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang memahami sejarah bangsa dan konteks geopolitik global. Dunia, sejak awal berdirinya Republik Indonesia, berada dalam pusaran konflik ideologi dan kekuatan. Kondisi tersebut masih berlanjut hingga saat ini, ditandai dengan konflik global seperti perang di Ukraina dan krisis kemanusiaan di Gaza yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, keamanan, dan ketahanan nasional.
Berdasarkan pengamatannya dalam berbagai pertemuan internasional, termasuk World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Presiden menyampaikan bahwa banyak pemimpin dunia mengkhawatirkan potensi terjadinya Perang Dunia Ketiga. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus tetap waspada, rasional, dan tidak emosional dalam menyikapi dinamika global. Dalam konteks tersebut, Presiden menegaskan kembali komitmen Indonesia pada politik luar negeri bebas aktif dan prinsip nonblok, dengan filosofi “seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak.”
Namun demikian, sikap nonblok menuntut kemandirian nasional yang kuat. Presiden menekankan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kekuatannya sendiri, sebagaimana diajarkan oleh Presiden Sukarno dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kesiapan nasional menjadi keharusan, karena dunia internasional berjalan berdasarkan realitas kekuatan.
Pada sektor domestik, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah secara terpadu melalui rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, indah). Presiden memaparkan bahwa hampir seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas paling lambat pada 2028. Untuk itu, pemerintah akan memulai pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota serta mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan pusat dan daerah.
Selain itu, Presiden memperkenalkan gagasan “gentengisasi” untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman dan estetika kawasan, sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat.
Dalam bidang kesejahteraan rakyat, Presiden menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan besar bangsa. Presiden mengajak seluruh elemen bangsa, tanpa memandang perbedaan politik dan golongan, untuk bersatu menghapus kemiskinan dari Indonesia. Persaingan politik dinilai sebagai hal wajar dalam demokrasi, namun setelahnya seluruh pihak harus kembali bersatu melayani rakyat.
Presiden Prabowo juga memaparkan arah besar strategi transformasi bangsa yang dijalankan melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, serta program hasil terbaik cepat. Swasembada pangan dan swasembada energi ditegaskan sebagai fondasi utama kemandirian dan kesejahteraan nasional. Menurut Presiden, tanpa kemandirian pangan dan energi, kemerdekaan dan kesejahteraan sejati tidak akan tercapai.
Berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, dan pemerataan pendidikan, dilaporkan telah menunjukkan dampak nyata. Program MBG saat ini telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat dan ditargetkan mencapai 82 juta penerima pada akhir 2026, sekaligus menciptakan jutaan lapangan kerja melalui ribuan dapur operasional di seluruh Indonesia.
Di sektor kesehatan, lebih dari 70 juta masyarakat telah menerima layanan pemeriksaan kesehatan gratis, sementara di bidang pendidikan, ratusan ribu sekolah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, telah menerima fasilitas pembelajaran berbasis teknologi.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui konsolidasi aset negara dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan nilai aset kelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS, guna memastikan pengelolaan yang profesional dan berorientasi jangka panjang.
Menutup taklimatnya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bekerja secara konsisten, disiplin, dan inklusif. Seluruh kebijakan dan program diarahkan untuk menjaga keselamatan bangsa, memperkuat kemandirian nasional, serta mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
(BPMI Setpres)
