Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perjanjian perdagangan bersejarah di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada Kamis, 19 Februari 2026. Penandatanganan tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan strategis.
Kesepakatan tersebut merupakan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade/ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dirancang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa kedua pemimpin menyampaikan kepuasan atas langkah-langkah cepat dan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh kedua negara, serta menegaskan komitmen kuat untuk mengimplementasikan kesepakatan besar tersebut.
Perjanjian ini diharapkan mampu memperkuat keamanan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional masing-masing negara, serta berkontribusi secara berkelanjutan terhadap stabilitas dan kemakmuran ekonomi global. Kedua kepala negara juga menginstruksikan para menteri serta pejabat terkait untuk segera mengambil langkah lanjutan guna memastikan pelaksanaan perjanjian berjalan efektif dan membuka era baru kemitraan strategis Indonesia–Amerika Serikat.
Di tingkat teknis, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat sepakat menurunkan tarif hingga nol persen pada sejumlah produk Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa dalam dokumen ART terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia—baik sektor pertanian maupun industri—yang memperoleh tarif 0 persen. Produk tersebut antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.
Untuk produk tekstil dan apparel, Amerika Serikat juga memberikan tarif nol persen melalui mekanisme tariff rate quota (TRQ), yang dinilai memberikan manfaat besar bagi sekitar empat juta pekerja sektor tersebut dan berdampak terhadap kurang lebih 20 juta masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Sebagai bagian dari prinsip timbal balik, Indonesia juga memberikan fasilitas tarif nol persen bagi sejumlah produk utama asal Amerika Serikat, khususnya komoditas pertanian seperti gandum dan kedelai. Kebijakan ini memastikan masyarakat tidak terbebani biaya tambahan untuk produk berbahan baku impor tersebut, termasuk produk turunan seperti mi, tahu, dan tempe.
Di tingkat multilateral, kedua negara sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk atas transaksi elektronik sesuai posisi dalam forum World Trade Organization (WTO). Indonesia juga mendorong pengaturan transfer data lintas batas secara terbatas sesuai peraturan perundang-undangan nasional, serta menjamin perlindungan data konsumen yang setara. Pemerintah akan menerapkan strategic trade management guna memastikan perdagangan tidak disalahgunakan di luar tujuan damai. Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum masing-masing negara diselesaikan, termasuk konsultasi dengan DPR RI.
Perjanjian bertajuk “Toward a New Golden Age for the US–Indonesia Alliance” tersebut juga membentuk Council of Trade and Investment sebagai forum utama dialog ekonomi kedua negara. Forum ini akan menjadi mekanisme pembahasan seluruh isu investasi dan perdagangan, termasuk apabila terjadi lonjakan tarif atau kebijakan yang berpotensi mengganggu neraca perdagangan. Dalam proses menuju kesepakatan ini, Indonesia telah mengirimkan empat surat negosiasi tarif, melakukan empat kunjungan ke Washington D.C., menjalani tujuh putaran perundingan, serta lebih dari sembilan kali pembahasan langsung maupun virtual dengan kantor United States Trade Representative (USTR). Sekitar 90 persen dokumentasi yang diajukan Indonesia dipenuhi oleh pihak Amerika Serikat.
Secara konkret, diplomasi ekonomi Presiden Prabowo menghasilkan penurunan tarif perdagangan dari sebelumnya 32 persen menjadi 19 persen, atau turun hampir 50 persen. Selain itu, fasilitas tarif 0 persen bagi 1.819 produk unggulan Indonesia semakin memperluas akses pasar ekspor. Pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump berlangsung sekitar 30 menit di sela agenda Board of Peace yang dihadiri lebih dari 15 kepala negara dan pemerintahan, dengan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang melakukan pertemuan bilateral langsung dengan Presiden Amerika Serikat dalam forum tersebut.
Dalam implementasinya, sektor energi dan sumber daya mineral turut memainkan peran strategis. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia membuka peluang investasi lebih luas bagi perusahaan Amerika Serikat dalam pengembangan mineral kritis seperti nikel dan logam tanah jarang, dengan tetap mematuhi regulasi nasional dan mendukung agenda hilirisasi. Pemerintah menegaskan tidak akan membuka kembali ekspor bahan mentah; ekspor hanya dilakukan setelah proses pemurnian di dalam negeri.
Di sektor energi, Indonesia mengalokasikan pembelian energi dari Amerika Serikat senilai sekitar USD15 miliar, meliputi BBM jadi, LPG, dan crude oil. Kebijakan ini dilakukan melalui pengalihan sebagian volume impor dari negara lain tanpa meningkatkan total ketergantungan impor, sehingga tetap menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan ketahanan energi nasional. Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri dari Pertamina menjelaskan bahwa kerja sama juga mencakup transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan penerapan praktik terbaik global untuk meningkatkan produksi migas nasional.
Pemerintah juga menekankan kebijakan pencampuran bioetanol E5 dan E10 sebagai bagian strategi kedaulatan energi nasional. Selama produksi domestik belum mencukupi, impor etanol—termasuk dari Amerika Serikat—diperbolehkan dengan tarif masuk 0 persen guna menjaga harga bahan baku tetap kompetitif dan meningkatkan daya saing industri nasional.
Di sektor pertambangan, pemerintah memperkuat posisi negara melalui perpanjangan kontrak dan peningkatan kepemilikan saham. Salah satunya peningkatan kepemilikan Indonesia pada PT Freeport Indonesia dari 51 persen menjadi 63 persen pada 2041 melalui divestasi tambahan 12 persen tanpa biaya akuisisi. Selain itu, pemerintah memastikan peningkatan penerimaan negara melalui optimalisasi royalti, pajak, serta kontribusi kepada pemerintah daerah Papua. Pemerintah juga melanjutkan komunikasi dengan ExxonMobil terkait perpanjangan operasi hingga 2055 dengan tambahan investasi sekitar USD10 miliar untuk menjaga dan meningkatkan lifting migas.
Seluruh negosiasi dan implementasi kebijakan ini ditegaskan tetap mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
