Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Kantor DPN, Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat, Kamis (18/6). Rapat yang dipimpin langsung oleh Deputi Geostrategi DPN, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang ini diselenggarakan untuk mematangkan sinkronisasi data spasial nasional demi menjaga kepentingan pertahanan serta kedaulatan negara.
Secara spesifik, forum ini membahas tentang Program Integrated Land Administration Special Planning (ILASP) yang disiapkan untuk mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dengan pengampu utama Badan Informasi Geospasial (BIG). Fokus utamanya adalah percepatan penyediaan peta dasar rupa bumi yang bersifat strategis bagi pertahanan, intelijen, perencanaan pembangunan, mitigasi bencana, dan pengambilan keputusan nasional. DPN melalui Deputi Geostrategi memiliki mandat berdasarkan Perpres 202/2024 untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan geostrategi. Percepatan pemetaan harus selaras dengan regulasi, antara lain UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial, Perpres No. 23/2021 tentang One Map Policy, serta Permenhan No. 20/2020 tentang pengamanan survei pemetaan wilayah nasional.
Forum yang dihadiri oleh jajaran Tenaga Ahli DPN ini juga melibatkan para pemangku kebijakan dari sektor intelijen dan keamanan, termasuk BAIS TNI, Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan Kemhan, serta perwakilan dari BIN, BSSN, dan Ditjen Strahan Kemhan.
Tak hanya sektor keamanan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut dilibatkan melalui Direktorat Layanan Infrastruktur Digital serta Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital. Keterlibatan Komdigi menjadi kunci dalam memastikan kesiapan infrastruktur digital dan jaringan yang akan menopang program ILASP ke depan.
