Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menggelar audiensi strategis bersama di Ruang Rapat Bupati Halmahera Timur pada Selasa, 23 Juni 2026. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Tim DPN Mayjen TNI Tri Rana Subekti, S.Sos., M.M. dan Wakil Bupati Haltim Anjas Thaher, S.E., M.Si., serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Audiensi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, mengoptimalkan potensi daerah 3T, sekaligus mengurai hambatan (bottlenecking) investasi di Haltim.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Haltim Anjas Thaher menyampaikan bahwa sebagai daerah berkategori 3T dengan potensi tambang, pertanian, dan pariwisata yang besar, Haltim masih menghadapi tantangan serius terkait tingginya angka kemiskinan. Pemkab Haltim menyoroti mahalnya konektivitas transportasi, belum optimalnya infrastruktur irigasi, serta mendesak adanya transparansi dari perusahaan pertambangan swasta terkait regulasi dan pengelolaan lahan. Selain itu, keterlibatan pengusaha lokal dan penyerapan tenaga kerja asli daerah sangat ditekankan agar keberadaan industri besar dapat langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat.
Merespons kendala tersebut, Laksma TNI Agustinus Djoko Priyanto, S.E., M.Si. Tenaga Ahli DPN menegaskan komitmennya untuk membantu mengurai sumbatan kebijakan tersebut. Sebagai langkah konkret mengatasi masalah ketenagakerjaan, DPN menyarankan pembukaan sekolah vokasi atau balai latihan kerja, serta mendorong Pemkab mengadakan forum coffee morning berkala bersama pemilik IUP demi transparansi. DPN juga mencatat beberapa kendala infrastruktur satuan TNI di daerah, seperti kebutuhan pasokan listrik PLN, akses jalan Mako Brigif, hingga keterbatasan kapal patroli laut milik Posal.
Melalui audiensi ini, DPN mengumpulkan seluruh aspirasi dan keluhan dari pemerintah daerah serta pelaku industri yang selanjutnya dirumuskan menjadi solusi kebijakan strategis untuk dilaporkan kepada Presiden RI. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta diharapkan dapat segera mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur, iklim investasi yang kondusif, serta peningkatan taraf hidup masyarakat di Halmahera Timur.
