Yogyakarta – Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperkuat tata kelola komunikasi publik, Tim Humas Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melaksanakan benchmarking ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (5/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Meeting Diskominfo Provinsi DIY tersebut dipimpin oleh Kepala Sekretariat DPN, Brigjen TNI Roedy, M.A.
Kedatangan rombongan Tim Humas DPN disambut langsung oleh Kepala Dinas Kominfo DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, S.IP., M.Si., didampingi Sekretaris Dinas Kominfo DIY, Titik Munifah, S.ST., M.M., serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Ditya Nanaryo, S.H., M.Ec.Dev. Pertemuan ini menjadi momentum untuk bertukar pengalaman, menggali praktik terbaik, serta memperluas wawasan mengenai strategi pengelolaan komunikasi publik di lingkungan pemerintahan.
Mengawali paparannya, Kepala Sekretariat DPN menjelaskan secara singkat mengenai profile DPN serta tugas pokok dan fungsi DPN sebagai lembaga yang dibentuk melalui Perpres 202 Tahun 2024. Disampaikan pula bahwa tugas DPN tidak terbatas pada aspek pertahanan militer, tetapi juga mencakup berbagai dimensi ancaman nonmiliter.
Sebagai lembaga yang baru dibentuk, DPN perlu belajar mengenai strategi kehumasan dan komunikasi publik kepada lembaga dan pemerintah daerah lainnya, termasuk saat ini ke Dinas Kominfo Provinsi DIY.
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Kominfo DIY menyampaikan bahwa fungsi kehumasan semakin strategis di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan dinamika arus komunikasi digital. Humas pemerintah tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab memastikan berbagai kebijakan pemerintah dapat dipahami masyarakat secara tepat dan menyeluruh.
Menurutnya, kecepatan dan ketepatan dalam merespons berbagai dinamika informasi menjadi aspek penting yang harus dimiliki setiap insan kehumasan. Kemampuan tersebut diperlukan agar institusi pemerintah dapat menghadirkan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya, sekaligus membangun hubungan komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa karakteristik komunikasi publik di DIY tidak dapat dilepaskan dari kekayaan budaya dan keberagaman masyarakatnya. Pesan Gubernur DIY yang mengedepankan terciptanya harmoni menjadi salah satu landasan dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun dan selaras. Sebagai daerah yang menjadi ruang pertemuan dan interaksi berbagai budaya, Yogyakarta memiliki kekhasan tersendiri dalam merawat keberagaman melalui pendekatan komunikasi yang mengedepankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Dalam mendukung pembangunan daerah, DIY juga memiliki tiga sektor unggulan yang menjadi kekuatan dan identitas daerah, yakni kebudayaan, pariwisata, dan pendidikan. Ketiga sektor tersebut turut menjadi bagian penting dalam strategi komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
Salah satu praktik menarik yang dibagikan dalam kegiatan tersebut adalah pemanfaatan ikon dan identitas khas Yogyakarta dalam berbagai konten komunikasi di media sosial. Penggunaan unsur lokal tersebut menjadi pendekatan komunikasi yang mampu memperkuat karakter pesan, menghadirkan kedekatan dengan masyarakat, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Yogyakarta kepada khalayak yang lebih luas.
Diskominfo DIY juga mengembangkan komunikasi publik berbasis partisipasi masyarakat melalui keberadaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM). Keberadaan komunitas ini menjadi salah satu elemen penting dalam memperluas jangkauan informasi pemerintah sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.
Selain itu, berbagai kegiatan diseminasi pesan positif dalam bermedia sosial terus didorong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan ruang digital secara bijak, produktif, dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, peran berbagai elemen dan komunitas, termasuk Mafindo DIY, turut menjadi bagian dari upaya memperkuat penyebarluasan informasi positif di tengah masyarakat.
Melalui kegiatan benchmarking ini, Tim Humas DPN memperoleh berbagai perspektif dan pengalaman mengenai pengelolaan komunikasi publik, optimalisasi media sosial, pemanfaatan identitas lokal, serta pelibatan komunitas masyarakat dalam diseminasi informasi.
Berbagai praktik baik tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pengembangan bagi Humas DPN dalam membangun pola komunikasi yang lebih adaptif, responsif, kreatif, dan inovatif. Hal ini menjadi penting mengingat DPN memiliki tugas strategis dalam memberikan pertimbangan dan merumuskan solusi kebijakan di bidang pertahanan nasional yang perlu dikomunikasikan secara efektif agar dapat dipahami oleh masyarakat.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlembaga pemerintah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola komunikasi publik yang profesional, informatif, adaptif dan transparan. Dengan demikian, fungsi kehumasan tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi kelembagaan, tetapi juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung kepentingan nasional. (Tim Humas DPN)
