Jakarta, 18 November 2026 – Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menyelenggarakan Administrative Governance Alignment Meeting (ADMIN GAME) pada 18–19 November 2026 di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat. Forum ini bertujuan menyelaraskan respons lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi ancaman terhadap informasi strategis negara serta merumuskan rekomendasi kebijakan strategis nasional untuk memperkuat kedaulatan informasi.
Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan selaku Sekretaris DPN, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, S.H., M.M., membuka secara resmi kegiatan ADMIN GAME dengan tema “Menjaga Kedaulatan Informasi Negara: Respons Terpadu dalam Menghadapi Ancaman Inkonvensional Guna Terwujudnya Pertahanan dan Keamanan Negara”.

Dalam sambutannya, Wamenhan Richard menyampaikan bahwa pertahanan negara merupakan aspek fundamental yang menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, keberadaan DPN bukan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan kementerian maupun lembaga, melainkan memperkuat sinergi dan keterpaduan kebijakan pertahanan negara melalui identifikasi persoalan strategis nasional serta perumusan rekomendasi kebijakan kepada Presiden.
Wamenhan Richard juga menekankan bahwa kebocoran informasi, penyadapan komunikasi strategis, pencurian data sensitif, serangan siber, hingga operasi pengaruh merupakan ancaman inkonvensional yang dapat berdampak langsung terhadap stabilitas negara dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan respons terpadu antarkementerian dan lembaga dalam menjaga kedaulatan informasi negara.
“Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga melalui kemampuan melindungi informasi, menjaga keandalan komunikasi strategis, dan memastikan seluruh unsur negara dapat bertindak bersama ketika menghadapi ancaman,” tegas Wamenhan Richard.

Selanjutnya, Deputi Bidang Geostrategi DPN, Mayjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, Ph.D., F.H.E.A., selaku Ketua Pelaksana dalam laporannya menyampaikan ADMIN GAME melibatkan 186 personel, antara lain terdiri dari perwakilan kementerian dan lembaga, instansi terkait, penyelenggara, serta narasumber.
Rangkaian kegiatan ADMIN GAME dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, kemudian sesi diskusi dan tanya jawab untuk membahas berbagai aspek perlindungan informasi strategis negara serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi ancaman inkonvensional.diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis nasional terpadu sebagai bahan pertimbangan Ketua DPN dalam memperkuat tata kelola pengamanan informasi negara, menyelaraskan kebijakan lintas sektor, dan meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman inkonvensional.
Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas DPN dalam memberikan pertimbangan dan merumuskan solusi kebijakan strategis di bidang pertahanan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional, serta sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi; Kepala BIG, Ir. Mohamad Arief Syafii, M.Eng.Sc.; Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali; Kasau, Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono; Wamenkum RI, Prof. Dr. Edward Omar Sharif, S.H., M.Hum.; Wamen Komdigi RI, Nezar Patria; Wamen Imipas RI, M. Maulana Bungaran; Wamen Diktisaintek, Prof. Stella Christie, Ph.D.; Wamenaker, Afriansyah Noor; Wamen KKP, Laksamana TNI (Purn.) Didit Herdiawan; Wamenperin, Faisol Riza, S.S., M.A.; Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, B.S., M.Sc.; Wamen ESDM, Yuliot Tanjung; Irjen TNI, Laksdya TNI Hersan, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla.; Irjenad, Letjen TNI Erwin Djatniko; serta Kabaintelkam Polri yang diwakili oleh Irjen Pol Musa Ikipson Manaek Muara Tampubolon, S.H., S.I.K., M.Si.
Melalui ADMIN GAME, DPN menegaskan pentingnya respons nasional yang terpadu dalam menjaga kedaulatan informasi sebagai bagian integral dari upaya melindungi kepentingan nasional serta memperkuat pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
— Selesai —
Kontak Media:
Humas Dewan Pertahanan Nasional RI
Narahubung: [Nama narahubung]
Telepon: 021-3451066
Email: [email protected]

