Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menghadiri kegiatan Business Matching Industri Pertahanan yang diselenggarakan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan tema “Penguatan Ekosistem Industri Perkapalan Nasional dalam Rangka Kemandirian Industri Pertahanan”, bertempat di Gedung Suprapto Lantai 8, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, pada Selasa (14/4).
Dalam kegiatan tersebut, DPN diwakili oleh Tenaga Ahli Madya Brigjen TNI Heriyanta I. Sembiring, S.I.P., M.Si., dan Tenaga Ahli Muda Kolonel Laut (T) Robert Litanto, S.T., M.M., M.Tr.Han. Kehadiran DPN pada forum ini mencerminkan komitmen untuk terus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendukung terwujudnya kemandirian industri pertahanan nasional, khususnya pada sektor perkapalan.
Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Tim Pelaksana Harian KKIP, Letjen TNI (Purn) Dr. Yudhi Swastanto, M.B.A. Dalam sambutannya, ditegaskan pentingnya penguatan ekosistem industri perkapalan nasional sebagai bagian dari upaya membangun industri pertahanan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan peran KKIP sebagai forum strategis dalam merumuskan, mengoordinasikan, dan menyinergikan kebijakan industri pertahanan nasional agar mampu menjawab kebutuhan pertahanan negara sekaligus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
Sesi paparan pertama disampaikan oleh Mitra Gabungan Perusahaan Galangan Nasional mengenai penguatan industri maritim nasional dan kesejahteraan nelayan, yang diwakili oleh PT Starmas Indo Jaya. Selanjutnya, paparan kedua disampaikan oleh PT Bahtera Bahari Shipyard (BBS). Kedua paparan tersebut memberikan gambaran mengenai kapasitas, peluang, serta tantangan pengembangan industri galangan kapal nasional dalam mendukung kebutuhan pengguna, baik dari unsur pertahanan maupun sektor strategis lainnya.
Dalam sesi diskusi dan pendalaman melalui skema business to business antara industri pertahanan dan pengguna (user), terbangun ruang kolaborasi yang lebih konkret antara pemerintah, pelaku industri, dan pengguna, sehingga penguatan rantai pasok, peningkatan kapasitas produksi, serta pemanfaatan produk dalam negeri dapat semakin optimal.
Bagi DPN, partisipasi dalam kegiatan ini memiliki arti strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok DPN, khususnya dalam memberikan pertimbangan dan masukan kebijakan strategis di bidang pertahanan negara. Penguatan industri perkapalan nasional tidak hanya berkontribusi terhadap kesiapan alat utama sistem pertahanan, tetapi juga menjadi bagian penting dari pembangunan ekosistem pertahanan yang mandiri, berkelanjutan, dan mampu menghadapi dinamika lingkungan strategis.***(Humas DPN)
