Jakarta - Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan), Kementerian Pertahanan menggelar Rapat Koordinasi Penentu Kebijakan, Pengguna, dan Produsen Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan di Gedung R. Soeprapto Lantai 8, pada Rabu (23/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pengguna, dan industri dalam mendorong kemandirian industri pertahanan nasional, dan ditutup oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kemhan, Laksamana Muda TNI Sri Yanto, S.T.
Rapat koordinasi tersebut mengusung tema “Program Hilirisasi Nasional sebagai Pendorong Tumbuhnya Ekosistem Industri Dasar dan Akselerasi Komitmen Peningkatan TKDN sebagai Kunci Membangun Kemandirian Industri Pertahanan”. Forum ini dihadiri para narasumber dari kementerian/lembaga, peserta dari lingkungan Kemhan, TNI, dan Polri, serta pimpinan maupun perwakilan industri pertahanan dan industri komersial. Kegiatan Rakor tersebut juga dihadiri Tenaga Ahli Muda DPN, Kolonel Arm Dedy Soehartono, S.I.P.
Tema yang diangkat menegaskan pentingnya membangun ekosistem industri pertahanan yang terintegrasi melalui penguatan hilirisasi nasional dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk dan teknologi dari luar negeri.
Dalam sambutan penutupnya, Dirjen Pothan Kemhan Laksamana Muda TNI Sri Yanto menekankan bahwa kemandirian industri pertahanan perlu dibangun secara bertahap, konsisten, dan terukur. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan hilirisasi, peningkatan TKDN, penguasaan teknologi, serta penguatan rantai pasok nasional.
Selain industri pertahanan, keterlibatan industri komersial juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem industri pertahanan yang semakin kuat. Kolaborasi lintas sektor membuka ruang bagi pengembangan inovasi, pemanfaatan teknologi dual-use, serta optimalisasi kapasitas dan kemampuan industri dalam negeri untuk mendukung kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional.
Rakor tersebut juga menjadi ruang untuk menyatukan persepsi antara penentu kebijakan, pengguna, dan produsen agar kebutuhan Alpalhankam dapat berjalan selaras dengan kemampuan industri nasional. Sinergi tersebut diperlukan agar kebijakan pertahanan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendorong tumbuhnya kapasitas industri dalam negeri secara berkelanjutan.
Melalui koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan, hasil pembahasan diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah konkret dan terukur. Dengan demikian, pembangunan industri pertahanan nasional dapat terus diarahkan menuju industri yang mandiri, inovatif, berdaya saing, sekaligus mampu mendukung kepentingan strategis pertahanan negara. (Humas DPN)
