Makassar — Kedeputian Bidang Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melaksanakan rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (1/10/2026). Rangkaian kegiatan meliputi audiensi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama PT PLN dan Pertamina, serta pertemuan dengan pengelola Kawasan Industri Tiran (KITA) di Takalar. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DPN memperoleh gambaran faktual mengenai ketahanan energi, pembangunan kawasan industri, investasi, serta tantangan geoekonomi di Sulawesi Selatan.
Dalam audiensi bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman beserta jajaran, DPN yang dipimpin oleh Deputi Bidang Geoekonomi, Dr. Yayat Ruyat, M.Eng., bersama tim mendalami berbagai tantangan geoekonomi yang berpengaruh terhadap masyarakat dan pembangunan daerah, khususnya terkait ketahanan energi, pengembangan energi baru terbarukan, konektivitas, serta penguatan sektor ekonomi potensial. Sulawesi Selatan memiliki peluang pengembangan energi terbarukan sekaligus potensi industri maritim dan komoditas unggulan yang dapat terus dioptimalkan.
DPN bersama para pemangku kepentingan membahas langkah penguatan ketahanan energi, mulai dari pengembangan EBT, penataan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran, hingga diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Salah satu praktik yang telah berjalan adalah SuperSUN, sistem PLTS skala mikro yang dipadukan dengan penyimpanan energi baterai.
Rangkaian kunjungan dilanjutkan dengan audiensi bersama pengelola Kawasan Industri Tiran (KITA) di Takalar. Tim DPN diterima langsung oleh 1.Direktur Pengembangan Bisnis KITA, Jemi Abdullah bersama jajaran pejabat KITA. DPN mencermati potensi kawasan tersebut dalam mendorong investasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal, termasuk sektor agromaritim. Dalam pengembangannya, masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan penguatan, terutama kesiapan infrastruktur dan dukungan terhadap ekosistem investasi.
Melalui kunjungan kerja ini, DPN menghimpun informasi dan masukan langsung dari pemerintah daerah, BUMN, serta pelaku usaha sebagai bahan pendalaman kebijakan strategis. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung ketahanan energi, pengembangan kawasan strategis, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
Hasil kunjungan selanjutnya akan menjadi bahan kajian DPN dalam merumuskan rekomendasi kebijakan sesuai tugas dan fungsi kelembagaan, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
