Dipimpin Deputi Geoekonomi, Dr. Yayat Ruyat, M.Eng., Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menggelar audiensi strategis bersama PERHAPI dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) di Jakarta, Selasa (12/5). Pertemuan ini membahas dampak rencana kenaikan royalti nikel dan windfall tax terhadap stabilitas industri minerba nasional. DPN menekankan pentingnya sinergi kebijakan agar upaya meningkatkan penerimaan negara tetap sejalan dengan perlindungan investasi di sektor hilir.
Dalam diskusi tersebut, menyoroti tambahan beban fiskal berisiko menekan margin industri pengolahan (HPAL) yang kini tengah menghadapi kenaikan biaya bahan baku. Sebagai solusi, disarankan untuk memprioritaskan kewajiban eksplorasi guna menjamin ketersediaan cadangan mineral jangka panjang daripada menaikkan tarif royalti. Langkah ini dinilai lebih efektif dalam menjaga daya saing industri di tengah fluktuasi harga komoditas global.
Menanggapi masukan tersebut, DPN berkomitmen menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek geopolitik dan geoekonomi. Fokus utama ke depan mencakup kepastian regulasi, perlindungan investasi, serta penataan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) guna memberantas praktik ilegal. Melalui kebijakan yang tepat, DPN optimistis kekayaan mineral nasional dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi penguatan ekonomi dan ketahanan bangsa.
