Dr. Fithra Faisal Hastiadi, Juru Bicara Urusan Ekonomi di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), melakukan audiensi dengan Deputi Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Dr. Yayat Ruyat, M.Eng., didampingi oleh Tenaga Ahli DPN di ruang rapat Kedeputian Geoekonomi DPN pada Jumat (6/3). Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan substantif, dengan fokus pada isu-isu ekonomi strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan mengerucut pada ekonomi dan industri maritim sebagai salah satu sektor yang semakin penting dalam menopang daya tahan nasional. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, sektor maritim tidak hanya menyangkut perdagangan, pelabuhan, logistik, dan konektivitas antardaerah, tetapi juga menyentuh dimensi yang lebih luas, yakni ketahanan ekonomi nasional di tengah kompetisi regional yang semakin dinamis.
Selain isu maritim, audiensi juga menyoroti berbagai isu kontemporer pada tataran regional dan global. Salah satunya mengantisipasi risiko ekonomi yang dapat timbul dari konflik Iran dengan Israel dan Amerika. Risiko tersebut dipandang perlu direspons secara cermat karena dapat berpengaruh terhadap perekonomian nasional.
Pertemuan ini menegaskan bahwa dimensi ekonomi kini semakin erat dengan agenda pertahanan negara. Deputi Geoekonomi DPN memandang perlunya penguatan kewaspadaan strategis terhadap setiap dinamika eksternal yang berpotensi mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Pendekatan geoekonomi menjadi penting karena risiko global tidak lagi berdampak secara sektoral semata, melainkan dapat merambat ke ruang fiskal, stabilitas harga, kelancaran logistik, keberlanjutan industri, hingga ketahanan sosial masyarakat. Sehingga dalam perspektif ini, pendekatan menjaga pertahanan negara menjadi arti yang lebih utuh, yakni pertahanan yang tidak hanya kokoh secara militer, tetapi juga tangguh secara ekonomi.
Pertemuan ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional. Di tengah situasi global yang bergerak cepat dan penuh ketidakpastian, sinergi antara lembaga strategis negara dan unsur komunikasi kebijakan menjadi kunci agar pemerintah tidak hanya mampu membaca risiko secara dini, tetapi juga menyiapkan respons yang terukur, adaptif, dan mampu menjaga kepercayaan publik.
