Selamat Datang di PPID Dewan Pertahanan Nasional RI

Kehadiran halaman ini merupakan wujud komitmen DPN dalam membangun tata kelola informasi publik yang terbuka, tertib, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta dikelola melalui sistem informasi dan dokumentasi yang baik.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, kanal PPID DPN disiapkan untuk menjadi sarana layanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan bertanggung jawab. Melalui halaman ini, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai profil kelembagaan, tugas dan fungsi, program dan kegiatan, kinerja, layanan informasi, serta dokumen publik lain yang dapat diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. DPN juga berupaya memenuhi kewajiban keterbukaan informasi melalui penyediaan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, serta pengembangan sistem layanan informasi publik yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pada saat yang sama, DPN memahami bahwa keterbukaan informasi harus dilaksanakan secara cermat dan proporsional. Oleh karena itu, pengelolaan informasi di lingkungan DPN tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan, khususnya informasi yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keterbukaan informasi di DPN tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab institusional untuk menjaga keseimbangan antara transparansi publik dan perlindungan kepentingan strategis negara.

Melalui PPID, DPN berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami berharap halaman ini menjadi media komunikasi publik yang informatif dan terpercaya, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pertahanan nasional yang baik, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.