Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menyelenggarakan Forum Diskusi Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Bidang Nirmiliter bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai upaya memperkuat pemahaman dan sinergi penyelenggaraan pertahanan nirmiliter bertempat di Aula Nusantara I, Gedung Urip Sumoharjo Kemhan RI, Jl. Merdeka Barat No.13-14, Jakarta Pusat (18/6). Forum tersebut menghadirkan Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D. sebagai narasumber, serta beberapa unsur dari K/L dan Pemda ini bertujuan untuk memperoleh masukan serta penyempurnaan rancangan pedoman sosialisasi Jakumhanneg Bidang Nirmiliter Tahun 2025 - 2029.
Acara dibuka oleh Sekretaris DPN yang diwakili oleh Deputi Geoekonomi Dr. Yayat Ruyat, M.Eng dengan menyampaikan pengantar bahwa ancaman terhadap bangsa saat ini semakin kompleks dan multidimensional, mencakup aspek siber, pangan, energi, ekonomi, sosial budaya, hingga ideologi, sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Untuk itu, DPN menyusun Pedoman Sosialisasi Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Bidang Nirmiliter bagi K/L dan Pemda sebagai acuan dalam membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan sinergi seluruh pemangku kepentingan guna mendukung terwujudnya sistem pertahanan negara yang kuat, tangguh, dan adaptif menghadapi berbagai tantangan masa depan.
Dalam forum tersebut disampaikan pula bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara saat ini tidak hanya berbentuk ancaman militer, tetapi juga mencakup serangan siber, disinformasi, krisis pangan dan energi, bencana alam, serta berbagai tantangan lain yang berdampak pada ketahanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa melalui sistem pertahanan negara yang terpadu dan adaptif.
Melalui penyusunan pedoman ini, DPN berharap sosialisasi Jakumhanneg dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan sehingga tercipta kesamaan pemahaman nasional, meningkatnya komitmen lintas sektor serta terbangunnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat dalam memperkuat pertahanan nirmiliter.
Hasil forum diskusi akan menjadi bahan penyempurnaan pedoman yang nantinya digunakan sebagai acuan pelaksanaan sosialisasi Jakumhanneg Bidang Nirmiliter kepada K/L dan Pemda guna mendukung terwujudnya sistem pertahanan negara yang tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman nonmiliter dan hibrida.
