Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menerima kunjungan audiensi dari Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), sebuah lembaga pemikir (think tank) yang berfokus pada isu pertahanan, keamanan, dan kebijakan luar negeri di kawasan Indo-Pasifik. Pertemuan strategis ini berlangsung di Kantor DPN, Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta, pada Rabu (18/06).
Delegasi ISI dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Penasehat, Dr. Muhammad Hadianto, didampingi jajaran penting lainnya seperti Letjen TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, MBA, Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H., Aisha R. Kusumasomantri, M.Sc., dan Alfa Yoga.
Kedatangan delegasi ISI disambut hangat oleh para pejabat tinggi DPN, meliputi Deputi Bidang Geostrategi Mayjen TNI Ari Yulianto, S.I.P., M.H.I., Deputi Bidang Geopolitik Dr. Begi Hersutanto, S.H., M.A., dan Deputi Bidang Geoekonomi Dr. Yayat Ruyat, M.Eng. Turut hadir pula Tenaga Ahli Utama Marsda TNI Surya Chandra Siahaan, M.Tr.(Han), dan Kepala Sekretariat DPN Brigjen TNI Roedy, M.A.
Dalam sesi diskusi yang berlangsung konstruktif, kedua belah pihak membahas berbagai isu terkini dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, dan dinamika kebijakan luar negeri di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai lembaga think tank, ISI menegaskan komitmennya untuk menyediakan analisis dan rekomendasi strategis yang terinformasi demi mendukung proses pengambilan keputusan oleh pemerintah Indonesia.
Pembicaraan lebih lanjut menyoroti urgensi untuk mengadopsi pendekatan multidimensi yang terintegrasi. Pendekatan ini diharapkan mampu menggabungkan pertimbangan dari aspek ekonomi, analisis geopolitik, dan kerangka kerja keamanan secara komprehensif. Hal ini krusial untuk menginformasikan serta mengarahkan strategi pertahanan nasional dan pengembangan kebijakan secara lebih baik dan terarah.
Pertemuan ini menjadi indikator positif bagi langkah awal menuju kerja sama kelembagaan yang lebih mendalam dan kolaboratif antara Dewan Pertahanan Nasional dan Indo-Pacific Strategic Intelligence di masa mendatang, demi penguatan kebijakan pertahanan nasional Indonesia.
