Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang diwakili oleh Deputi Geoekonomi Dr. Yayat Ruyat, M.Eng., menerima audiensi Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) untuk menjajaki kerja sama terkait pengembangan energi pembangkit listrik tenaga nuklir, bertempat di Ruang Rapat Kedeputian Geoekonomi DPN, Kantor DPN, Jl, Medan Merdeka Barat No 15, Jakarta, Rabu (4/3). Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan komunikasi dan kolaborasi Indonesia–Jepang pada isu strategis energi dan ketahanan nasional, dengan perhatian utama pada aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.
Dalam diskusi yang berlangsung, pihak METI yang diwakili oleh Ms. Ueno Masako, Deputy Commissioner for International Affairs, Agency for Natural Resources & Energy, Ministry of Economy, Trade & Industry (METI), didampingi Mr. Abe Eimitsu, dan Mr. Yamada Ryota, menyampaikan usulan kolaborasi pada level nasional yang mencakup isu ketahanan energi. Jepang juga berbagi pengalaman panjang dalam pengembangan energi nuklir, termasuk pembelajaran penting pasca-insiden Fukushima, terutama mengenai penguatan keselamatan reaktor serta pentingnya komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.
METI turut menjelaskan perkembangan teknologi Small Modular Reactor (SMR) sebagai salah satu opsi yang sedang berkembang secara global, serta menyampaikan bahwa Jepang siap berbagi keahlian, pengetahuan teknis, dan dukungan terkait aspek safety dan safeguards. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Indonesia–Jepang pada akhir Maret 2026.
DPN menegaskan bahwa dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir, menjadi perhatian utama adalah pada aspek keamanan (security), perlindungan (safeguards), serta pembuktian keandalan teknologi yang akan dipilih. DPN juga menekankan pentingnya kesiapan regulasi, pengawasan, dan koordinasi antarkementerian/lembaga agar kebijakan dan implementasi dapat berjalan selaras. Selain isu teknologi dan regulasi, pertemuan juga menyoroti pentingnya komunikasi publik dan edukasi kepada para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.
Pembahasan lanjutan juga mencakup isu pengelolaan limbah nuklir, cadangan uranium di Indonesia, strategi hilirisasi mineral kritis, serta kehati-hatian dalam skema pembiayaan proyek agar tetap akuntabel dan berkelanjutan.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperdalam kerja sama teknis dan kebijakan yang lebih konkret antara Indonesia dan Jepang di bidang energi strategis, dengan tetap mengedepankan prinsip keamanan, keselamatan, dan tata kelola yang baik.
