Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Jawa Timur, Senin (10/8). Dalam kegiatan tersebut, rombongan terbagi menjadi 2 Tim yang secara simultan mengunjungi sejumlah objek strategis pertahanan. Tim A yang dipimpin Tenaga Ahli Utama Kedeputian Geostrategi, Mayjen TNI Dr. Nur Wahyu, mengunjungi Mako Pasmar 2 Surabaya, Kodam V/Brawijaya, dan PT BTI Indo Tekno (BTI Defence) dengan fokus pada kesiapan pertahanan darat, marinir, serta kapasitas industri pertahanan.
Tim A melakukan audiensi ke Mako Pasmar 2 Surabaya untuk memperoleh gambaran kondisi secara langsung pada permasalahan dan kebutuhan di bidang operasi, logistik, komunikasi dan elektronika, termasuk dukungan terhadap Satgasmar dalam pelaksanaan operasi pengamanan pulau terluar. Dari audiensi tersebut, DPN berhasil memetakan sejumlah isu utama yang memerlukan perhatian, antara lain kesinambungan dukungan BBM dan perbekalan, pemeliharaan serta ketersediaan suku cadang, dukungan sarana latihan, potensi blank spot komunikasi, keandalan sumber energi, serta kebutuhan pengembangan teknologi komunikasi. Masukan tersebut menjadi data faktual bagi DPN dalam menyusun bahan pertimbangan kebijakan strategis pertahanan nasional dengan memperkuat dukungan bagi personel yang bertugas di wilayah strategis dan pulau terluar, serta mendorong pemanfaatan kemampuan industri dalam negeri untuk mendukung kemandirian pertahanan nasional.
Selanjutnya rombongan menuju Kodam V/Brawijaya untuk menyerap langsung masukan dari Kodam V/Brawijaya dalam memetakan kebutuhan dan kendala. Hasil audiensi menunjukkan adanya respons positif masyarakat terhadap Yon TP, termasuk keterlibatan perguruan tinggi melalui kegiatan KKN dan kontribusi prajurit dalam pembangunan sarana masyarakat. Hal ini menunjukkan potensi Yon TP sebagai simpul kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Ke depan, DPN akan mendalami kebutuhan prioritas, khususnya penguatan sarana prasarana, kompetensi dan pemenuhan personel, serta kelayakan lokasi pembangunan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan strategis pertahanan nasional.
Kegiatan audiensi terakhir, Tim A menuju PT BTI Indo Tekno (BTI Defence). Melalui audiensi ini DPN menyerap langsung masukan dari pelaku industri pertahanan terkait kebutuhan penguatan teknologi, SDM, dan kemampuan produksi dalam negeri. Hasil diskusi memetakan sejumlah kebutuhan prioritas, mulai dari transfer teknologi dan pengetahuan, sertifikasi teknisi, pengembangan fasilitas MRO, hingga standardisasi interoperabilitas sistem. Penguatan tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan industri nasional dalam memproduksi, memelihara, dan mengembangkan alutsista secara mandiri. Masukan ini selanjutnya akan didalami DPN sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap vendor asing dan memperkuat ekosistem industri pertahanan nasional.
Sementara itu, Tim B yang dipimpin Tenaga Ahli Utama Kedeputian Geoekonomi, Prof. Dr. Ir. H. Surachman Surjaatmadja, mengunjungi Mako Puspenerbal, PT Merpati Maintenance Facility (MMF), dan Mako Kodaeral V untuk meninjau kesiapan pertahanan udara dan maritim serta kemampuan pemeliharaan alutsista. Dalam audiensi yang dilakukan, di Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (Puspenerbal) Jawa Timur didapatkan sejumlah isu strategis, antara lain kesiapan pemeliharaan dan perawatan (harwat) pesawat, dukungan anggaran dan logistik, ketersediaan ground control system untuk drone, serta kebutuhan penguatan fasilitas dan sarana pendukung penerbangan. Selain kesiapan alutsista, dibahas pula persoalan administratif dan pemanfaatan Bandara Juanda yang digunakan untuk kepentingan militer dan penerbangan sipil. Penyelesaian aspek administrasi dan pengelolaan fasilitas dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan infrastruktur strategis tersebut. Puspenerbal juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan sertifikasi personel, penguatan dukungan operasional bagi pendidikan penerbang, serta koordinasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung keberlangsungan fasilitas dan industri pemeliharaan pesawat.
Sementara itu, dalam kunjungannya ke PT Merpati Maintenance Facility (MMF), DPN melakukan diskusi terkait penguatan kapasitas industri pemeliharaan pesawat dalam mendukung kesiapan alutsista nasional. Manajemen MMF menyampaikan sejumlah tantangan, antara lain kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana, penyederhanaan proses perizinan dan regulasi, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait. MMF juga mendorong adanya peluang offset dan regulasi yang lebih adaptif bagi industri aviasi nasional.
Kegiatan diakhiri dengan melakukan audiensi ke Mako Kodaeral V, dalam diskusinya DPN bersama jajaran Kodaeral V membahas penguatan sistem pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista guna meningkatkan efektivitas dan kesiapan operasional. Pembahasan menyoroti pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan di daerah, sehingga pekerjaan pemeliharaan yang masih dapat ditangani di tingkat satuan tidak seluruhnya harus dialihkan ke pusat. Selain itu, dibahas pentingnya memastikan kesiapan sarana dan prasarana sebelum pengadaan alutsista serta optimalisasi kompetensi personel melalui keterlibatan dengan industri pertahanan nasional. DPN juga menerima sejumlah masukan terkait kebutuhan pengembangan dan penataan fasilitas pertahanan di Jawa Timur.
Melalui kegiatan KKDN ini, DPN menghimpun berbagai masukan dan kondisi faktual dari satuan serta pelaku industri pertahanan di lapangan sebagai bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan. Berbagai temuan tersebut akan menjadi pijakan dalam mendorong penguatan sistem pemeliharaan dan kesiapan alutsista yang lebih efektif, efisien, dan responsif, sekaligus meningkatkan kemandirian industri pertahanan, memperkuat infrastruktur pertahanan, serta membangun ekosistem industri aviasi nasional yang mampu mendukung kebutuhan pertahanan secara berkelanjutan.
