Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melalui Kedeputian Bidang Geostrategi melaksanakan rangkaian kunjungan kerja, observasi lapangan, dan koordinasi strategis di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada 27–29 Juli 2026. Kegiatan yang dipimpin Deputi Bidang Geostrategi DPN, Mayjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, Ph.D.,F.H.E.A. ini bertujuan mendapatkan gambaran mengenai kondisi pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan, perkembangan pembangunan daerah, serta kesiapan program strategis nasional dalam mendukung ketahanan pangan dan energi. Hasil peninjauan akan menjadi salah satu bahan penyusunan rekomendasi kebijakan pertahanan negara.
Papua Selatan memiliki posisi geostrategis penting karena berada di kawasan paling timur Indonesia dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini di wilayah darat serta Australia di wilayah laut. Sebagai provinsi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, Papua Selatan terdiri atas Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat, dengan 80 distrik serta jumlah penduduk sekitar 580 ribu jiwa. Karakteristik geografis yang luas dan sebaran penduduk yang relatif rendah menjadikan penguatan konektivitas, pelayanan publik, dan pengamanan wilayah sebagai kebutuhan yang harus ditangani secara terpadu.
Rangkaian kegiatan diawali dengan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Papua Selatan, KTM Salor, Merauke. Dalam rapat tersebut, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memaparkan kondisi geografis, sosial, dan pembangunan daerah, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi sebagai provinsi baru sekaligus wilayah perbatasan. DPN juga berdialog dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta unsur dunia usaha.
Rapat koordinasi dan dialog menjadi ruang untuk menyelaraskan pandangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, serta pemangku kepentingan lainnya. Sejumlah isu yang mengemuka meliputi penguatan pengamanan perbatasan, penegasan batas wilayah negara, pembangunan sarana dan prasarana pendukung, optimalisasi pelayanan di kawasan perbatasan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang masih memerlukan penanganan lintas sektor secara berkelanjutan.
Masukan dari berbagai pihak diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada penguatan sistem pertahanan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial budaya, aspirasi masyarakat, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, dan pemerataan manfaat pembangunan. Deputi Bidang Geostrategi DPN menegaskan bahwa Papua Selatan merupakan beranda depan Indonesia sekaligus kawasan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru. Oleh karena itu, penguatan pertahanan dan keamanan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, perlindungan terhadap masyarakat adat, serta peningkatan kesejahteraan perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.
Selain melaksanakan rapat koordinasi dan dialog, tim DPN meninjau sejumlah satuan dan infrastruktur strategis pertahanan, antara lain Yonif Teritorial Pembangunan 802, Pos Lintas Batas Negara Sota, pos-pos pengamanan perbatasan, Satuan Radar 303, serta Pangkalan TNI Angkatan Udara Merauke. Tim juga melaksanakan audiensi dengan jajaran Kodam XXIV/Mandala Trikora dan Kodaeral XI. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan personel, sarana prasarana, sistem pengawasan, dan dukungan pertahanan darat, laut, serta udara dalam menjaga kedaulatan negara di kawasan perbatasan.
Melalui rangkaian pertemuan, koordinasi, dialog dan peninjauan tersebut, DPN akan memetakan potensi sekaligus tantangan Papua Selatan sebagai wilayah strategis nasional. Rekomendasi yang disusun diharapkan dapat mendukung penguatan sistem pertahanan negara, peningkatan kesiapsiagaan wilayah perbatasan, percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, serta pengembangan Papua Selatan sebagai kawasan yang aman, produktif, maju, dan sejahtera.***(Humas DPN)
