Jakarta, 23 April 2026 — Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menggelar audiensi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) guna membahas Percepatan Penyediaan Peta Dasar Nasional melalui proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP). Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Kedeputian Geostrategi DPN.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Mayjen TNI Ari Yulianto, Deputi Bidang Geostrategi bersama Tenaga Ahli DPN. Sementara di pihak BIG hadir Muh Aris Marfai, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BIG bersama Deputi Informasi Geospasial Tematik serta Direktur Rupa Bumi Wilayah Darat. Dalam diskusi, DPN menekankan sejumlah isu strategis yang dinilai krusial terhadap kedaulatan dan keamanan data geospasial nasional. Salah satu perhatian utama adalah masih terbatasnya ketersediaan peta dasar skala besar. Hingga periode 2021, baru sekitar 2,5 persen wilayah Indonesia yang memiliki peta dasar skala 1:5.000. Kondisi ini dinilai berpotensi menciptakan kekosongan informasi strategis wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.
Selain itu, DPN juga menyoroti praktik pengolahan data geospasial di luar negeri yang dinilai berisiko terhadap kedaulatan data nasional dan diharapkan tidak terulang dalam pelaksanaan proyek ILASP ke depan. DPN juga menegaskan pentingnya pembangunan Integrated Map Production Center (MPC) sebagai infrastruktur kedaulatan, bukan sekadar fasilitas produksi. MPC diharapkan berbasis cloud nasional dengan prinsip keamanan, kedaulatan, dan keberlanjutan (S3), serta dikelola sepenuhnya oleh BIG. Sistem ini mencakup akses terpusat, replikasi data di pusat komputasi BIG, serta pelibatan BUMN nasional dalam pengolahan data dengan pengawasan ketat.
Lebih lanjut, DPN mendorong penguatan arsitektur dual system antara MPC dan Geospatial Command Center (GCC) milik BIG. Sistem paralel ini direncanakan berjalan hingga 2027 untuk memastikan redundansi, ketahanan sistem, serta mendukung transisi menuju kemandirian geospasial nasional. Audiensi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran data geospasial sebagai fondasi penting dalam menjaga kedaulatan wilayah dan keamanan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
