Language:

Search

DPN Terima Audiensi MPSI Bahas Perlindungan Warga Sipil dan Penanganan Pengungsian di Papua

  • Share this:
DPN Terima Audiensi MPSI Bahas Perlindungan Warga Sipil dan Penanganan Pengungsian di Papua

 

Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menerima audiensi Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) pada Rabu, 22 Juli 2026, di Ruang Rapat Situation Room DPN. Deputi Bidang Geostrategi DPN, Mayjen TNI Dr. Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, Ph.D., FHEA, didampingi para Tenaga Ahli DPN menerima langsung Dewan Pengarah MPSI Prof Dr. Abdul Haris Fatgehipon, Noor Azhari, S.H., Direktur Eksekutif  beserta delegasi MPSI lainnya. Dalam audiensi yang berlangsung, MPSI menyampaikan pandangan mengenai krisis pengungsian di Papua dan pentingnya membangun sistem perlindungan warga sipil yang terpadu, terkoordinasi, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang.

mpsi2

MPSI memaparkan bahwa penanganan pengungsian tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan logistik, tetapi juga mencakup perlindungan keselamatan, keberlanjutan layanan kesehatan dan pendidikan, pemulihan kehidupan sosial ekonomi, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap negara. MPSI turut mengusulkan empat pilar tata kelola, yaitu penyatuan data pengungsi, penguatan komando lintas sektor, penyusunan standar operasional prosedur layanan yang terintegrasi, dan pelaksanaan pemulihan secara bermartabat.

mpsi3

Melalui fungsi pemberian pertimbangan dan perumusan solusi kebijakan, DPN memandang masukan dari berbagai unsur masyarakat sebagai bagian penting dalam memperkaya kajian strategis pertahanan nasional. Hasil audiensi ini dapat menjadi bahan pendalaman lintas kedeputian untuk mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan kepada Presiden, khususnya dalam memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga, perlindungan warga sipil, stabilitas wilayah, serta penanganan persoalan Papua secara terpadu, berkelanjutan, dan tetap berlandaskan kepentingan nasional.

 


Dewan Pertahanan Nasional R.I.

Dewan Pertahanan Nasional R.I.

Dikelola oleh Bagian Data Informasi, Setjen DPN