Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang diwakili Deputi Bidang Geopolitik DPN, Dr. Begi Hersutanto, S.H., M.A., didampingi Tenaga Ahli DPN menerima audiensi Badan Pengusahaan (BP) Batam, bertempat di Situation Room Lantai 5B Kantor DPN, Jln Medan Merdeka Barat No 15, Selasa (28/7). Rombongan BP Batam yang dipimpin oleh Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum Ariastuty Sirait, B.Buss, S.E, M.Si, bersama jajaran BP Batam.
Audiensi ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kajian strategis mengenai pengembangan Batam sebagai kawasan ekonomi strategis nasional sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis guna memperoleh masukan komprehensif terkait arah kebijakan pengembangan Batam di tengah dinamika geopolitik dan transformasi ekonomi global.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Geopolitik DPN menjelaskan bahwa DPN memiliki tugas memberikan masukan strategis kepada Presiden mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keberlangsungan nasional. Oleh karena itu, berbagai perkembangan strategis di daerah, termasuk pembangunan kawasan ekonomi dan infrastruktur digital, menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan nasional.
BP Batam memaparkan perkembangan investasi, posisi strategis Batam yang berada di jalur perdagangan internasional, serta berbagai proyek strategis yang sedang dikembangkan untuk memperkuat daya saing kawasan. Selain itu, disampaikan pula upaya membangun ekosistem digital melalui pengembangan data center, jaringan kabel bawah laut, infrastruktur telekomunikasi, serta peningkatan konektivitas yang didukung status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
Diskusi juga membahas berbagai tantangan dalam pengembangan ekosistem digital, antara lain kebutuhan pasokan energi yang andal, ketersediaan sumber daya air, pengembangan talenta digital, serta pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Seluruh aspek tersebut dinilai memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan nasional, termasuk penguatan daya saing ekonomi, ketahanan infrastruktur strategis, dan posisi Indonesia dalam kompetisi ekonomi digital kawasan.
Melalui audiensi ini, DPN menegaskan komitmennya untuk terus menghimpun berbagai masukan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan strategis sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada Presiden. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berorientasi pada penguatan ketahanan nasional, peningkatan investasi, serta percepatan transformasi ekonomi digital Indonesia.
