Pada hari kedua, Selasa (11/8/2026), Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melakukan kunjungan audiensi ke PT Sari Bahari di Malang. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Ir. H. Surachman Surjaatmadja, M.M., selaku Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Geoekonomi DPN bersama jajaran Tenaga Ahli tersebut disambut hangat dan diterima langsung oleh Putra Prathama Nugraha, M.Si(Han) selaku Vice President PT. Sari Bahari beserta jajaran staf manajemen perusahaan. Kunjungan ini bertujuan untuk memetakan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri, meninjau pemenuhan kebutuhan peralatan militer strategis, serta menyerap aspirasi terkait kendala regulasi maupun produksi. Sebagai lembaga yang memiliki mandat memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden, masukan dari lapangan ini akan menjadi bahan kebijakan penting untuk mendorong penguatan industri pertahanan nasional ke depan.
Di tengah dinamisnya ketegangan geopolitik global, komitmen untuk mewujudkan kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista) kian krusial bagi kedaulatan Indonesia. Salah satu aktor industri pertahanan swasta nasional yang konsisten menunjukkan taringnya adalah PT Sari Bahari. Berbasis di Malang, Jawa Timur, perusahaan manufaktur militer ini terus memperkuat barisan sistem pertahanan udara dan darat TNI melalui berbagai inovasi persenjataan modern.Komitmen strategis ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Pada hari Selasa, 11 Agustus 2026, rombongan DPN dari Kedeputian Geostrategi melaksanakan kunjungan ke Divisi 2 Kostrad dipimpin langsung oleh Mayjen TNI Dr. Nur Wahyu Widodo, S.E., M.A., selaku Tenaga Ahli Utama DPN yang didampingi oleh para Tenaga Ahli DPN. Kedatangan Tim DPN tersebut disambut hangat oleh Kepala Staf Divisi Infanteri (Kasdivif) 2 Kostrad, Brigjen TNI Septa Viandi DP, S.IP., M.Han., yang didampingi oleh jajaran perwira dan pejabat utama Kostrad. Kunjungan ini berfokus pada peninjauan kesiapan operasional satuan serta pemetaan tantangan nyata di lapangan. Dalam pertemuan tersebut, jajaran Divif 2 Kostrad memaparkan sejumlah persoalan krusial di bidang alat utama sistem persenjataan (alutsista). Satuan menyampaikan bahwa perubahan kebijakan pemeliharaan dan perawatan yang ada saat ini belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan efektivitas dukungan logistik.
Hambatan utama yang dihadapi meliputi mekanisme perbaikan yang memakan waktu panjang, keterbatasan kemampuan pemeliharaan mandiri di tingkat satuan, serta tingginya ketergantungan terhadap komponen impor dari luar negeri. Situasi ini kian kompleks dengan adopsi alutsista modern berbasis sistem komputerisasi yang membutuhkan penanganan khusus, sehingga menjadi faktor penentu yang memengaruhi kesiapan operasional satuan tempur. Melalui kunjungan kerja ini, DPN diharapkan dapat menyerap seluruh aspirasi dan hambatan nyata di lapangan untuk dijadikan bahan rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah pusat. Hasil peninjauan ini diproyeksikan mampu melahirkan solusi konkret terkait reformasi tata kelola logistik pertahanan, percepatan transfer teknologi komputerisasi, serta penguatan kemandirian suku cadang dalam negeri. Dengan demikian, outcome dari kunjungan ini ditargetkan dapat memperkuat kesiapan tempur Divif 2 Kostrad secara berkelanjutan demi menjaga kedaulatan wilayah NKRI.
Di hari yang sama Tim Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya dengan menyambangi Depo Pemeliharaan (Depohar) 30. Kedatangan Tim DPN yang dipimpin oleh Mayjen TNI Dr. Nur Wahyu Widodo, S.E., M.A beserta para Tenaga Ahli DPN dari Kedeputian Geoekonomi ini disambut langsung oleh Komandan Depohar 30, Kolonel Tek Yani Prasetyo, S.T., M.M., beserta jajaran perwira staf satuan. Dalam peninjauan tersebut, disampaikan bahwa Depohar 30 tengah menghadapi rangkaian tantangan krusial dalam menjaga kesiapan operasional pertahanan udara nasional. Berdasarkan laporan satuan, hambatan utama berpusat pada pemenuhan fasilitas pemeliharaan strategis, modernisasi sarana pendukung, serta urgensi peningkatan kemampuan pengujian mesin pesawat yang kian kompleks. Agenda mendesak lainnya meliputi penguatan efektivitas tata kelola pengadaan serta percepatan rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang logistik.
Di sisi lain, langkah penguatan kapasitas pemeliharaan di Depohar 30 dinilai sebagai investasi strategis yang berdampak jangka panjang. Melalui kunjungan kerja dari DPN ini, seluruh aspirasi dan hambatan struktural tersebut diharapkan dapat menghasilkan outcome nyata berupa rekomendasi kebijakan strategis yang komprehensif bagi pembuat keputusan pusat. Implementasi dari outcome tersebut diproyeksikan tidak hanya akan mendongkrak kesiapan operasional Alutsista TNI Angkatan Udara secara signifikan, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi kemandirian industri pertahanan nasional melalui peningkatan kapabilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di dalam negeri.
