Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melakukan kunjungan kehormatan (courtesy call) ke Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) pada Kamis, 7 Agustus 2025, bertempat di Kantor Pusat Bakamla, Jl. Proklamasi No.56, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.
Rombongan DPN dipimpin oleh Deputi Geostrategi Mayjen TNI Ari Yulianto, S.I.P., M.H.I. dan Deputi Geoekonomi Dr. Yayat Ruyat, M.Eng. Turut hadir mendampingi, para Tenaga Ahli Madya dan Tenaga Ahli Muda DPN serta Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya DPN.
Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Bakamla Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., C.H.R.M.P., M.Tr. (Opsla), didampingi oleh jajaran pimpinan Bakamla, antara lain Sekretaris Utama Laksda TNI Dr. Samuel H. Kowaas, M.Sc., CSBA, Deputi Kebijakan dan Strategi Laksda TNI Didong Rio Duto Purwo Kuntjoro, Deputi Hukum dan Kerja Sama Internasional (Inhuker) Laksda TNI Ili Dasili, Plt. Deputi Operasi dan Latihan (Opslat) Laksma TNI Octavianus Budi Susanto, Direktur Hukum Laksma TNI Fenny Akhwan, S.H., M.H., serta Direktur Kerja Sama Laksma TNI Askari, P.S.C., S.I.Kom., M.Sc., M.A.
Dalam pertemuan ini, DPN memperkenalkan diri sebagai lembaga nonstruktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden serta merumuskan solusi kebijakan strategis di bidang pertahanan nasional. Fokus utama DPN mencakup isu-isu seperti kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dalam menghadapi dinamika ancaman.
Sementara itu, Bakamla RI memaparkan peran dan tugasnya sebagai institusi yang memiliki fungsi pengawasan dan pengamanan terhadap perairan yurisdiksi nasional. Sebagai komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara di laut, Bakamla juga memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan maritim Indonesia.
Pertemuan ini menjadi forum pertukaran pandangan strategis terkait tantangan keamanan maritim nasional. Kedua pihak sepakat untuk membuka peluang kerja sama lebih lanjut dalam mendukung sistem pertahanan negara secara komprehensif dan terintegrasi, khususnya dalam menghadapi ancaman nonmiliter dan isu-isu lintas sektor yang semakin kompleks.
