Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menggelar Rapat Terbatas bertema “Peningkatan Kesiapan Alat Peralatan Militer Strategis Nasional melalui Penerapan Sistem Pemeliharaan dan Perawatan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”, bertempat di Hotel Aston Jakarta pada Selasa (9/12). Ratas dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Geoekonomi DPN, Dr. Yayat Ruyat, M.Eng., yang menegaskan pentingnya sistem pemeliharaan dan perawatan (Harwat) alutsista yang modern, efisien, dan berkelanjutan sebagai pilar kesiapan pertahanan nasional.
Rapat dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Kabaharkam Kemhan, para Deputi DPN, Aslog Panglima TNI, Aslog Angkatan, serta para perwira tinggi TNI dari Kemhan, Mabes TNI, dan ketiga matra. Hadir pula pimpinan industri pertahanan nasional dan mitra luar negeri, termasuk Brigjen Tyson Y. Tahara dari Hawaii Army National Guard, Kolonel Erwan Lintant, Atase Pertahanan Prancis untuk Indonesia dan ASEAN, serta Amalia Maya Fitri, Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko Defend ID.
Dalam sambutannya, Dr. Yayat Ruyat menegaskan bahwa sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2025 tentang Dewan Pertahanan Nasional, DPN memiliki mandat strategis dalam merumuskan solusi kebijakan pertahanan nasional, termasuk bidang geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi, serta pengelolaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) strategis.
“DPN berperan sebagai simpul koordinasi agar kebijakan pertahanan berjalan terintegrasi lintas kementerian/lembaga dan sejalan dengan arah pembangunan nasional. DPN juga memastikan bahwa pengadaan dan pemeliharaan Alpalhankam tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek, tetapi juga mendukung kemandirian industri pertahanan dalam jangka panjang,” ujar Dr. Yayat.
Dalam forum tersebut, DPN menekankan pentingnya penyusunan kebijakan Harwat berbasis lifecycle management dan sistem pemeliharaan terpusat (centralized maintenance system) sebagai langkah menuju peningkatan kesiapsiagaan Alutsista TNI.
Dr. Yayat dalam sambutannya mengajak seluruh peserta untuk memperkuat komitmen dalam membangun sistem Harwat yang modern, transparan, dan berkelanjutan.
“Sistem pemeliharaan yang baik bukan hanya menjamin kesiapan operasi Alutsista, tetapi juga menjadi fondasi bagi kemandirian pertahanan nasional,” pungkasnya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi DPN dalam menyusun rekomendasi kebijakan pertahanan strategis yang akan menjadi dasar dalam penetapan rencana pembangunan pertahanan nasional oleh Kementerian PPN/Bappenas, termasuk blue book dan green book dalam perencanaan anggaran pertahanan.
DPN mendorong penyelarasan kebijakan lintas K/L dalam pemeliharaan Alutsista strategis, identifikasi model tata kelola harwat terintegrasi yang sesuai dengan karakteristik pertahanan nasional, serta penguatan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, lembaga riset, dan industri pertahanan nasional (Defend ID) maupun pihak lainnya.
Dengan sinergi yang solid antara pemerintah, TNI, industri nasional dan pihak lainnya, implementasi sistem pemeliharaan dan perawatan terintegrasi diharapkan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kesiapan operasional pertahanan sekaligus memperkuat kemandirian dan daya saing pertahanan Indonesia di tingkat global.
