Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menyelenggarakan Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) bersama kementerian dan lembaga, bertempat di Aula Nusantara 1, Gedung Urip Sumohorjo, Kantor Kemhan RI, Rabu (5/8). Dengan tema “Penguatan Sinergi Komunikasi Publik dalam Sosialisasi Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Bidang Nirmiliter Tahun 2025–2029”, Bakohumas menjadi wadah untuk membangun kesamaan pemahaman, memperkuat koordinasi, dan menyelaraskan komunikasi publik agar pesan strategis pertahanan negara dapat disampaikan secara akurat, konsisten, mudah dipahami, serta bertanggung jawab.
Dalam sambutannya, Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan RI selaku Sekretaris DPN yang dibacakan oleh Kepala Sekretariat DPN Brigjen TNI Roedy, M.A., menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pertahanan negara tidak hanya ditentukan oleh ketepatan substansi, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam mengomunikasikannya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Kehumasan pemerintah menjadi bagian strategis dari pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam membangun pemahaman publik, mengelola isu, merespons disinformasi dan misinformasi, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendorong partisipasi seluruh komponen bangsa.
Dalam Forum ini, disampaikan Jakumhanneg tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025, menjadi pedoman bagi menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam menetapkan kebijakan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dalam menghadapi ancaman nirmiliter, lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan berkedudukan sebagai unsur utama sesuai bentuk dan sifat ancaman, dengan dukungan unsur lain dari kekuatan bangsa.
Mewakili Ketua Umum Bakohumas, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawati, menyampaikan bahwa karakter ancaman pertahanan telah berkembang seiring konvergensi digital dan dinamika global. Pertahanan tidak lagi hanya berkaitan dengan kesiapan alat utama sistem persenjataan, tetapi juga mencakup ketahanan pangan, keamanan siber, stabilitas ekonomi, perlindungan data pribadi, dan ketahanan informasi. Bakohumas diharapkan menjadi jembatan orkestrasi agar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi publik bergerak dalam satu irama serta menyampaikan narasi kebijakan pemerintah secara selaras.
Kegiatan ini menghadirkan Narasumber Tri Budi Haryoto, S.H., M.H., Tenaga Ahli DPN dan Anton Aliabbas, Ph.D, Akademisi Universitas Paramadina serta dipandu oleh Moderator Gery Gugustomo, S.IP. M.Si (Han), Redaktur Pelaksana Kuatbaca.com. Paparan membahas landasan dan implementasi kebijakan pertahanan nirmiliter, perkembangan ancaman militer, nirmiliter, dan hibrida, serta pentingnya pendekatan kolaboratif lintas sektor. Para narasumber turut menyoroti meningkatnya ancaman siber, disinformasi berbasis kecerdasan buatan, manipulasi informasi, tekanan ekonomi, krisis pangan dan energi, serta perlunya pertukaran data, latihan simulasi, prosedur respons yang cepat, dan penyusunan narasi bersama antarlembaga.
Melalui forum ini, DPN mendorong insan kehumasan K/L untuk menerjemahkan substansi kebijakan yang strategis dan teknis menjadi informasi yang akurat, proporsional, menarik, dan mudah dipahami masyarakat. Para peserta diharapkan meneruskan pesan-pesan strategis Jakumhanneg melalui kanal komunikasi resmi instansi masing-masing serta membangun mekanisme komunikasi publik yang adaptif, terintegrasi, berbasis data, dan responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis guna memperkuat persatuan, kepercayaan publik, dan ketahanan nasional.
