Dalam rangkaian agenda Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Provinsi Maluku Utara, Tim KKDN Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melaksanakan audiensi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara dan Kesultanan Ternate pada Kamis (25/06). Rombongan Tim KKDN DPN dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. H. Surachman Surjaatmadja, M.M, Tenaga Ahli Utama Deputi Bidang Geoekonomi,.
Kegiatan audiensi dengan Kejati Maluku Utara, Tim KKDN DPN diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Sufari, S.H., M.Hum., beserta jajaran. Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, stabilitas wilayah, serta dukungan aparat penegak hukum terhadap pembangunan dan ketahanan nasional di Maluku Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Kajati Maluku Utara menyampaikan komitmennya untuk mempercepat penanganan perkara tindak pidana korupsi serta menuntaskan kasus-kasus yang masih belum selesai di wilayah Maluku Utara. Komitmen ini menjadi langkah penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Penegakan hukum yang profesional diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mencegah penyimpangan, memulihkan kerugian negara, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain itu, Tim DPN juga melaksanakan audiensi dengan Kesultanan Ternate yang diterima oleh perwakilan Sultan Ternate beserta para tokoh kesultanan. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya DPN untuk menghimpun pandangan strategis dari unsur adat dan tokoh masyarakat, mengingat Kesultanan Ternate memiliki peran historis, sosial, dan budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat Maluku Utara.
Bagi DPN, audiensi dengan Kesultanan Ternate penting karena ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga melalui kekuatan sosial budaya, kearifan lokal, persatuan masyarakat, serta harmoni antara pemerintah dan masyarakat. Kesultanan Ternate sebagai salah satu pusat peradaban maritim di kawasan timur Indonesia memiliki kontribusi dalam menjaga identitas, nilai adat, kohesi sosial, serta mendukung proses pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang selaras dengan karakter masyarakat Maluku Utara.
Maluku Utara memiliki posisi strategis dalam perspektif geoekonomi nasional karena ditopang oleh potensi sumber daya alam, konektivitas maritim, investasi, serta kedudukannya sebagai salah satu simpul penting pembangunan kawasan timur Indonesia. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, stabilitas sosial, dan pelibatan tokoh adat menjadi faktor penting agar pembangunan daerah berjalan secara berkelanjutan, inklusif, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui rangkaian audiensi tersebut, DPN berupaya memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi daerah, baik dari perspektif penegakan hukum maupun perspektif sosial budaya. Masukan dari Kejati Maluku Utara dan Kesultanan Ternate diharapkan menjadi bahan penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendukung penyusunan pertimbangan strategis bagi kebijakan pertahanan nasional yang adaptif terhadap dinamika daerah.
Melalui dua agenda audiensi tersebut, DPN menegaskan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam memperkuat ketahanan nasional. Stabilitas geoekonomi, kepastian hukum, pemerintahan yang bersih, serta ketahanan sosial budaya merupakan unsur yang saling terkait dalam menjaga kepentingan nasional. Sinergi antara DPN, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan institusi adat diharapkan dapat memperkuat pembangunan Maluku Utara yang aman, tertib, transparan, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.***(Humas DPN)
