Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas dengan tema “Sinergi Komunikasi Publik dalam Penguatan Pertahanan Negara: Pengenalan Peran, Tugas, dan Fungsi Dewan Pertahanan Nasional” pada Selasa, 14 Oktober 2025 di Gedung Pierre Tendean, Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran komunikasi publik sebagai bagian integral dari sistem pertahanan negara, sekaligus mengenalkan lebih dalam tugas dan fungsi DPN kepada para penggiat kehumasan pemerintah.
Acara dibuka secara resmi melalui sambutan Sekretaris DPN, Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan T., M.D.S., M.S.P., yang diwakili oleh Deputi Bidang Geoekonomi, Dr. Yayat Ruyat, M.Eng. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pembentukan Dewan Pertahanan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 merupakan tonggak penting dalam menghadirkan kebijakan pertahanan yang terpadu, adaptif, dan partisipatif. DPN memiliki peran strategis dalam memberikan solusi kebijakan di bidang pertahanan nasional yang tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga meliputi dimensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan nasional agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.
Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi dan Media Massa, Dra. Molly Prabawaty, M.AP., yang menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam menjaga kedaulatan negara di era digital. Ia menyampaikan bahwa peningkatan akses internet masyarakat Indonesia, yang mencapai 72,78 persen pada tahun 2024, membawa peluang besar namun juga ancaman baru terhadap keamanan nasional. Laporan Global Anti Scam Alliance (GASA) bahkan mencatat 65 persen masyarakat Indonesia menerima upaya penipuan siber setiap minggunya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keamanan informasi dan komunikasi publik harus menjadi perhatian utama dalam konteks pertahanan negara. Menurutnya, kehadiran DPN menjadi sangat penting untuk memastikan terjaganya kedaulatan komunikasi publik dan mengawal strategi pertahanan agar tetap relevan dalam menghadapi ancaman siber dan tantangan transformasi digital. Ia juga mengajak seluruh insan kehumasan pemerintah untuk bersinergi membangun komunikasi yang efektif dan membangkitkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kedaulatan bangsa.
Forum kemudian menghadirkan narasumber utama, Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., yang merupakan Anggota Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan DPN. Dalam paparannya, ia menjelaskan secara komprehensif mengenai peran, tugas, dan fungsi DPN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. DPN berperan dalam memberikan pertimbangan strategis, menyusun kebijakan terpadu, serta merumuskan solusi kebijakan di bidang pertahanan nasional yang mencakup kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ia juga menekankan bahwa pertahanan negara tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer semata, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh komponen bangsa, termasuk sektor sipil, ekonomi, dan komunikasi publik, untuk membangun daya tangkal yang kuat menghadapi berbagai bentuk ancaman.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Kolonel Inf Rio Akmal Syahbana, S.H., M.I.P. selaku moderator. Sesi tanya jawab berlangsung dinamis dengan pembahasan isu strategis seperti disinformasi, ancaman siber, dan pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam roadmap pertahanan. Peserta juga menyoroti penguatan wilayah perbatasan melalui kerja sama dan pemberdayaan masyarakat, serta peran vital generasi muda sebagai kekuatan utama bangsa dalam menghadapi ancaman non-militer dan silent war di era digital.
Melalui kegiatan ini, Dewan Pertahanan Nasional menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pertahanan di era global yang dinamis. Komunikasi publik yang kuat, terarah, dan adaptif diyakini akan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan seluruh bangsa Indonesia.
